SEMARANG – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah angkat suara terkait meninggalnya Iko Juliant Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Unnes angkatan 2024, saat aksi unjuk rasa 31 Agustus 2025 di Semarang.
Kepala Ombudsman Jateng, Farida, meminta Polda Jateng dan Polrestabes Semarang transparan dalam penyelidikan kasus ini. Publik menunggu kepastian agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Ombudsman akan memantau secara serius. Kami mendorong aparat kepolisian terbuka dan memberikan akses informasi kepada keluarga serta kuasa hukum,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).
Farida menegaskan, lembaganya sudah membuka posko aduan masyarakat untuk menerima laporan dugaan kekerasan dalam unjuk rasa.
Menurutnya, unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijamin perlindungannya. Aparat diminta mengedepankan cara humanis dalam mengamankan massa.
“Kami menegaskan, segala bentuk kekerasan dan tindakan yang mengancam jiwa harus dihentikan. Aparat harus lebih berorientasi pada perlindungan hak warga negara,” jelasnya.
Di sisi lain, Ombudsman juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Ia menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum agar tidak menjadi korban kerusuhan.
“Mari kita gunakan jalur hukum yang ada ketika menemukan dugaan tindak pidana. Jangan sampai aksi aspirasi berubah menjadi tindakan anarkis,” tambahnya.
Farida berharap semua pihak bisa bekerja sama menjaga kedamaian di Semarang. “Kami ingin peristiwa ini tidak terulang. Semua elemen harus bersinergi menjaga keamanan,” ujarnya.
Dengan pencegahan dan transparansi, kasus ini diharapkan bisa menjadi titik balik menuju tata kelola pengamanan aksi yang lebih adil dan berorientasi pada hak asasi manusia.
Reporter: Ismu Puruhito
Be First to Comment