SEMARANG — Pemerintah Kota Semarang mendorong lahirnya Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai fondasi memperkuat sistem pendidikan inklusif. Wali Kota Agustina Wilujeng menilai, semua anak berhak mendapatkan pendidikan setara tanpa diskriminasi.
Menurutnya, aturan lama tidak lagi sejalan dengan perkembangan. “Kita butuh regulasi yang adaptif. Perda 2007 sudah tidak cukup menjawab kebutuhan zaman,” tegasnya dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (29/9).
Agustina menjelaskan, Raperda akan mencakup pendidikan dasar, PAUD, pendidikan nonformal, hingga kurikulum muatan lokal. Namun, aspek inklusivitas menjadi perhatian khusus.
“Anak berkebutuhan khusus, anak dari latar belakang kurang mampu, semua harus punya akses sama. Itulah tujuan pendidikan inklusif,” katanya.
Selain inklusi, Raperda juga mengatur izin penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam memperluas jangkauan pendidikan.
Pemkot juga menekankan peran teknologi digital dalam memperkuat layanan. Dengan big data pendidikan, pemerintah bisa memetakan kebutuhan lebih akurat.
DPRD menyambut baik usulan ini dan menilai langkah Pemkot progresif. Pendidikan inklusif dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kota.
Sejumlah pengamat menilai Raperda ini akan menjadikan Semarang sebagai model kota inklusif di bidang pendidikan.
Agustina berharap pembahasan Raperda berjalan cepat agar segera menjadi payung hukum baru.
“Semarang harus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas. Pendidikan inklusif adalah kunci,” pungkasnya.
Jika terealisasi, Semarang akan semakin diperhitungkan sebagai kota dengan ekosistem pendidikan yang ramah semua kalangan.
Guru-guru sekolah inklusi pun menyambut positif wacana ini, karena memberi kepastian hukum bagi layanan mereka.
Reporter: Raffa Danish
Be First to Comment