SEMARANG — Wacana pemberlakuan enam hari sekolah yang tengah dibahas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap ritme keluarga. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, yang menilai bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya menyangkut jadwal siswa, tetapi juga pola aktivitas orang tua.
Menurut Agustina, perubahan jadwal belajar dapat memengaruhi penyesuaian pekerjaan orang tua, terutama keluarga dengan anak yang masih berusia sekolah dasar. Ia menegaskan bahwa perubahan semacam ini harus dianalisis secara mendalam.
“Kita perlu lihat dampak luasnya. Tidak hanya bagi sekolah dan siswa, tetapi juga untuk keluarga,” ujarnya.
Pemkot Semarang telah meminta Bappeda melakukan kajian komprehensif terkait wacana tersebut. Analisis tersebut meliputi beban psikologis siswa, kesiapan sekolah, hingga implikasi terhadap ekonomi keluarga.
Agustina menilai bahwa perubahan tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial. Ia menjelaskan bahwa banyak anak mengikuti kegiatan sore di lingkungan sekitar, sehingga perubahan ritme sekolah tidak boleh mengganggu pembinaan sosial tersebut.
“Anak butuh kegiatan sore sebagai sarana berinteraksi dan belajar di luar sekolah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti mengaji, latihan seni, ataupun kursus akademik selama ini membantu mengurangi keterlibatan anak dalam aktivitas negatif. Karena itu, perubahan kebijakan harus tetap mempertahankan ruang tersebut.
Agustina juga menekankan bahwa perubahan sistem sekolah perlu menyelaraskan antara pendidikan formal dan pendidikan berbasis komunitas yang telah lama berjalan di Semarang.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Semarang, Setyo Budi menyebut bahwa pelaksanaan lima hari sekolah masih berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ia menilai bahwa perubahan sistem harus memperhatikan efektivitas dan kesiapan infrastruktur.
Menurutnya, proses uji coba tetap diperlukan sebelum enam hari sekolah diterapkan secara penuh, sebagaimana dilakukan ketika lima hari sekolah diberlakukan.
Pemkot Semarang akan mengikuti perkembangan kebijakan di tingkat provinsi sambil memastikan bahwa keputusan akhir berpihak pada kebutuhan siswa dan keluarga.
Be First to Comment