Pemkot Semarang Periksa Ulang Seluruh Armada BRT: Bus Tak Layak Jalan Wajib Diganti

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menegaskan seluruh armada BRT Trans Semarang wajib menjalani pemeriksaan ulang sebelum kontrak baru dimulai pada Januari mendatang. Kebijakan ini diambil menyusul insiden kecelakaan yang memicu sorotan publik.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menilai kondisi beberapa armada tidak optimal dan perlu diperiksa secara menyeluruh. Ia menyebut uji kelayakan sebelumnya tidak dilakukan sedetail yang seharusnya.

Agustina menegaskan bahwa pemeriksaan fisik armada tidak boleh digantikan sekadar dokumen. Ia ingin memastikan bahwa setiap bus benar-benar diuji sesuai standar keamanan.

Dalam pemeriksaan awal ditemukan beberapa indikasi masalah, termasuk kondisi mesin yang menurun dan sistem pengereman yang perlu perhatian khusus. Hal ini menuntut intervensi cepat dari operator.

Wali kota telah memanggil operator sebagai pihak ketiga dan memberikan instruksi langsung untuk melakukan inspeksi ulang. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung dalam beberapa tahap.

Selain aspek teknis, Agustina juga menyoroti beban penumpang yang sering kali melebihi kapasitas. Ia meminta operator memiliki sistem pengawasan internal yang lebih disiplin.

Menurutnya, pelanggaran kapasitas tidak hanya membahayakan penumpang tetapi juga mempercepat kerusakan komponen teknis seperti suspensi dan pengereman.

Agustina meminta petugas lapangan tidak segan menolak penumpang jika kapasitas bus sudah penuh. Langkah ini disebut sebagai bentuk pencegahan kecelakaan.

Ia menyatakan akan turun langsung jika diperlukan untuk melihat proses uji kelayakan, guna memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan.

Operator diberikan batas waktu yang cukup ketat. Seluruh armada wajib sudah dinyatakan layak sebelum 1 Januari agar tidak mengganggu layanan transportasi.

Jika suatu unit bus gagal dalam uji kelayakan lebih dari dua kali, maka operator wajib menggantinya dengan armada yang lebih baru dan lebih aman.

Pemkot menegaskan tidak akan berkompromi terhadap armada yang membahayakan keselamatan masyarakat. Semua keputusan dilakukan untuk memastikan transportasi publik di Kota Semarang tetap aman dan nyaman.