PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati berjalan normal meski dinamika politik sempat mencuat belakangan ini. Pemprov menegaskan masyarakat tetap harus mendapat layanan optimal tanpa hambatan.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melayani rakyat. “Masyarakat tetap harus dilayani, enggak boleh berhenti pemerintahannya,” ujarnya.
Pantauan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan pelayanan berlangsung aman dan tertib. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tetap melayani masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dengan antrean teratur.
Hal serupa terlihat di BPKAD Kabupaten Pati. Pegawai tetap melayani warga sesuai prosedur yang berlaku, baik urusan administrasi aset maupun keuangan daerah.
Plt Sekda Kabupaten Pati, Riyoso, menyebut tidak ada kendala berarti. “Sampai saat ini semua berjalan lancar, termasuk perizinan,” katanya.
Ia meminta masyarakat jangan ragu menyampaikan keluhan bila menemukan kendala dalam pelayanan publik agar segera bisa dievaluasi.
Plt Kepala BPKAD Pati, Febes Mulyono, menegaskan transparansi pelayanan tetap dijaga. Ia juga menekankan pembatalan kenaikan PBB 250 persen yang sempat menuai sorotan. “Sudah kita kembalikan ke penetapan 2024. Masyarakat bisa tenang,” ujarnya.
Kelebihan pembayaran pajak yang sudah terlanjur disetor akan dikembalikan sesuai mekanisme. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat.
Warga mengaku puas. Ismi, warga Pati, mengaku pelayanan Disdukcapil lancar saat ia mengurus kepindahan. “Tidak ada hambatan, cepat dan nyaman,” ucapnya.
Reporter: Ismu Puruhito
Be First to Comment