SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menegaskan fokus pembangunan berbasis kebutuhan dasar masyarakat dengan mengalokasikan sekitar Rp700 miliar dalam APBD 2026 untuk sektor ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Dua sektor tersebut dinilai paling dekat dengan kehidupan warga sehari-hari.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menjelaskan bahwa alokasi tersebut dirumuskan di tengah kondisi fiskal yang menantang. Pemerintah kota harus menyesuaikan strategi anggaran setelah terjadi penurunan TKD dari pemerintah pusat.
Meskipun demikian, Pemkot memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemangkasan anggaran tidak boleh mengganggu layanan penting, terutama yang berkaitan dengan pangan dan lingkungan.
Agustina mengatakan bahwa penguatan pangan menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan terjangkau dan sistem distribusi yang stabil.
Sementara sektor lingkungan hidup memperoleh porsi anggaran terbesar, yakni sekitar Rp500 miliar. Program diarahkan pada penataan drainase, pengendalian banjir, penanganan sampah, dan peningkatan kualitas permukiman.
Kota Semarang selama ini menghadapi tantangan lingkungan yang cukup besar. Genangan, banjir, hingga sampah masih menjadi persoalan yang perlu penanganan jangka panjang.
APBD 2026 diproyeksikan turun dari Rp2,078 triliun menjadi Rp1,635 triliun. Penurunan tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam memilih program prioritas.
Pemkot menyiapkan langkah-langkah efisiensi dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Penataan aset menjadi salah satu cara memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan nasional. Ketahanan pangan menjadi fokus penting pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim dan penguatan ekonomi masyarakat.
RPJMD Kota Semarang juga menempatkan 2026 sebagai tahun pembangunan di bidang pangan dan lingkungan. Fase ini menggambarkan komitmen kuat kota untuk menjadi kota yang sehat dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menyampaikan bahwa dewan akan memastikan anggaran digunakan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah dan legislatif dianggap penting dalam menjaga kualitas pembangunan.
DPRD juga akan mengawal prioritas lingkungan agar membawa dampak pada peningkatan kenyamanan hidup warga. Kondisi lingkungan yang baik dinilai sebagai modal sosial kota.
Pemkot berharap alokasi ini dapat menjadi awal untuk transformasi lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan resilien. Program pangan yang kuat juga diharapkan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.
Reporter: Ismu Puruhito
Be First to Comment