SEMARANG — Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp442 miliar pada tahun anggaran 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menilai kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk menggali potensi lokal secara maksimal.
“Dengan TKD turun, kita justru harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru,” ujarnya, Jumat (17/10).
Menurut Agustina, Pemkot telah menyiapkan strategi untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset, digitalisasi pajak, dan pengembangan sektor ekonomi produktif.
“Kami akan menata ulang aset daerah agar lebih produktif, meningkatkan pajak berbasis teknologi, serta memperkuat sektor usaha mikro dan menengah,” tambahnya.
Kebijakan efisiensi diambil tanpa mengganggu program pelayanan publik. “Kami pastikan masyarakat tidak terdampak secara langsung,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kemandirian fiskal bukan sekadar target keuangan, melainkan upaya menciptakan kedaulatan pembangunan daerah.
“Kota besar seperti Semarang harus punya daya tahan fiskal. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada pusat,” tegasnya.
Dalam RPJMD 2025–2030, Pemkot menargetkan peningkatan PAD minimal 10% per tahun dengan prioritas pada penguatan sektor ekonomi lokal.
Agustina juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi daerah.
“Kalau potensi ekonomi daerah dioptimalkan, maka PAD otomatis tumbuh,” ujarnya.
Data menunjukkan, total APBD Semarang pasca penyesuaian TKD menurun menjadi Rp1,635 triliun.
Namun, Agustina optimistis kemandirian fiskal akan tumbuh melalui inovasi dan sinergi lintas sektor.
“Ini momentum berbenah. Kita buktikan bahwa Semarang bisa mandiri,” pungkasnya.
Reporter: Ismu Puruhito
Be First to Comment